Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan

Keabsahan pemakaian nama badan hukum perkumpulan. Perkumpulan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari dan oleh Menteri Hukum dan H.A.M.R.I., dalam melaksanakan kegiatanya baik di dalam maupun di luar pengadilan bertindak diwakili secara sah oleh Pengurusnya yang SAH untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang mengikat perkumpulan sebagai badan hukum.
NAMA PERKUMPULAN adalah NAMA yang DIGUNAKAN sebagai IDENTITAS suatu PERKUMPULAN untuk MEMBEDAKAN dengan PERKUMPULAN yang LAIN.
Permohonan PENGESAHAN Badan Hukum PERKUMPULAN harus didahului dengan pengajuan NAMA PERKUMPULAN. (Pasal 2 Permenkumham 3/2016) NAMA PERKUMPULAN yang telah disiapkan kemudian ditulis dalam kolom “NAMA PERKUMPULAN yang diinginkan,” sedangkan apabila ada, singkatan ditulis dalam kolom “SINGKATAN PERKUMPULAN yang DIINGINKAN.” {panduan.ahu.go.id, ; Bukti Pesan Nama} Dimana SINGKATAN NAMA PERKUMPULAN dapat berupa SINGKATAN yang terdiri atas huruf depan Nama Perkumpulan atau SINGKATAN yang merupakan AKRONIM dari Nama Perkumpulan. 107Peter Mahmud Marzuki (1), Op.Cit, hlm. 83-94. Apabila setelah Perkumpulan disahkan oleh Menkumham, maka NAMA PERKUMPULAN adalah NAMA PERKUMPULAN yang SAMA dan SESUAI dengan dan yang terdapat dalam BUKTI PESAN NAMA baik NAMA LENGKAP PERKUMPULAN maupun AKRONIM/SINGKATAN NAMA BADAN HUKUM yang bersangkutan.

Pengadilan Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya Apabila terjadi atau terdapat suatu NAMA PERKUMPULAN satu dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, maka pengaturan hukum dalam Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas harus dicermati secara seksama.

Ketentuan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas pada pokoknya menyatakan “Ormas DILARANG menggunakan NAMA, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai PERSAMAAN pada POKOKnya atau KESELURUHANnya dengan NAMA, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas LAIN atau Partai Politik.”

Makna atau pengertian atau kriteria NAMA yang mempunyai PERSAMAAN pada POKOKnya atau KESELURUHAN dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas tidak ditemukan, hanya ditulis “Cukup Jelas.” Untuk itu perlu dilakukan penelusuruan (searching), dan setelah ditelusuri istilah “PERSAMAAN pada POKOKnya” tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,

Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya dan ditemukan pengaturannya dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Sub huruf b PP No. 43 Tahun 2011.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 pada pokoknya menyatakan “Yang dimaksud dengan “PERSAMAAN pada POKOKnya” adalah KEMIRIPAN yang disebabkan oleh adanya unsur yang DOMINAN antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga MENIMBULKAN KESAN adanya PERSAMAAN, baik mengenai BENTUK, CARA PENEMPATAN, CARA PENULISAN atau KOMBINASI antara unsur, maupun PERSAMAAN BUNYI UCAPAN, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Sub huruf b PP No. 43 Tahun 2011 pada pokoknya menyatakan “Huruf b
Yang dimaksud dengan “SAMA pada POKOKnya dengan Nama Perseroan lain” adalah KEMIRIPAN yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang MENONJOL antara Nama Perseroan yang SATU dan Nama Perseroan yang LAIN yang dapat MENIMBULKAN KESAN adanya PERSAMAAN mengenai CARA PENULISAN atau PERSAMAAN BUNYI UCAPAN yang terdapat dalam Nama Perseroan, walaupun pemiliknya sama. Misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SAMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI, PT HIGHDESERT dengan PT HIGH DESERT, PT JAYA DAN MAKMUR dengan PT DJAJA & MAKMUR.” Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Sub huruf b PP No. 43 Tahun 2011 tersebut, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Ormas serta dikaitkan juga dengan Permenkumham 3/2016,

NAMA PERKUMPULAN yang terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas, menurut Penulis, dapat dimaknai bahwa “Yang dimaksud dengan “PERSAMAAN pada POKOKnya dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN” adalah KEMIRIPAN yang DISEBABKAN oleh adanya unsur-unsur yang MENONJOL antara NAMA PERKUMPULAN yang SATU dengan NAMA PERKUMPULAN yang LAIN yang dapat MENIMBULKAN KESAN adanya PERSAMAAN mengenai CARA PENULISAN atau PERSAMAAN BUNYI UCAPAN yang terdapat dalam NAMA PERKUMPULAN yang SATU dengan NAMA PERKUMPULAN yang LAINnya, walaupun ANGGOTAnya SAMA.

Untuk memastikan apakah terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya Nama Perkumpulan yang SATU dengan Nama Perkumpulan Lainnya, menurut Penulis patokannya ada pada 2 (dua) hal yaitu pertama, BUKTI PESAN NAMA, dan; kedua, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan (“SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan” umumnya vide bagian MEMUTUSKAN, MENETAPKAN KESATU: Memberikan Pengesahan Badan Hukum: PERKUMPULAN ….) BUKTI PESAN NAMA pada saat pengajuan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulanlah yang harus dijadikan untuk memastikan NAMA PERKUMPULAN yang satu dengan NAMA PERKUMPULAN LAINnya Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya 121 SAMA atau terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya tersebut.

Karena untuk dan agar suatu PERKUMPULAN memperoleh PENGESAHAN sebagai BADAN HUKUM dari / oleh Menkumham, harus didahului dengan pengajuan NAMA PERKUMPULAN (vide Pasal 2 Permenkumham 3/2016) dan PERSETUJUAN PEMAKAIAN NAMA PERKUMPULAN hanya untuk 1 (satu) NAMA PERKUMPULAN (vide Pasal 5 ayat (3) Permenkumham 10/2019) yang terdapat dalam BUKTI PEMESANAN NAMA dan SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan.

NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (S-ABH) Perkumpulan di Kemenkumham R.I. adalah NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam BUKTI PEMESANAN NAMA dan SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan. Hal ini berarti tidak mungkin Menkumham memberikan PENGESAHAN kepada / terhadap suatu permohonan pengesahan perkumpulan sebagai BADAN HUKUM, apabila BELUM ada PERSETUJUAN NAMA PERKUMPULAN oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dan ternyata dalam BUKTI PESAN NAMA.

NAMA PERKUMPULAN baik NAMA LENGKAP atau NAMA SINGKATAN yang terdapat dan TERCATAT dalam S-ABH Perkumpulan di Kemenkumham R.I. adalah hanya 1 (satu) NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam BUKTI PEMESANAN NAMA dan SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum. Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Permenkumham 10/2019, BUKAN NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam Akta Pendirian Perkumpulan.

NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam Akta Pendirian Perkumpulan sebagai acuan dari dan dasar terbitnya SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan tersebut berlaku manakala terdapat sengketa merek, dimana NAMA PERKUMPULAN sebagai MEREK terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjend KI) Kemenkumham, hal ini untuk membuktikan penggunaan NAMA PERKUMPULAN sebagai merek (first use) dibandingkan pendaftaran NAMA PERKUMPULAN sebagai merek pertama kali (first file), dan hal ini merupakan kewenangan mutlak memeriksa, mengadili dan memutus (kompetensi absolut) dari Pengadilan Niaga.

Maka sangat wajar, apabila ada dugaan penggunaan nama perkumpulan yang satu dengan nama perkumpulan LAINnya terdapat PERSAMAAN pada pokoknya, maka harus DICEK secara SEKSAMA nama masing-masing PERKUMPULAN yang DISETUJUI oleh Menkumham yang terdapat dalam BUKTI PESAN NAMA dan NAMA PERKUMPULAN masing-masing PERKUMPULAN yang DISAHKAN oleh Menkumham (i.c. SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan) adalah NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam SABH Perkumpulan di Kemenkumham R.I.

Karena suatu NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam BUKTI PESAN NAMA adalah sama dengan NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam SK Menkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan dan juga sama dengan

NAMA PERKUMPULAN yang terdapat dalam S-ABH Perkumpulan di Kemenkumham R.I., tidak mungkin BEDA. Berkenaan dengan NAMA PERKUMPULAN yang terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya ini ada 2 (dua) hal yang harus dicermati yaitu pertama, NAMA PERKUMPULAN sebagai MEREK TERDAFTAR dari suatu Perkumpulan, dan; kedua, NAMA PERKUMPULAN sebagai akibat adanya PERPECAHAN PERKUMPULAN (dualisme, sempalan)

Apabila yang dipersoalkan adalah penggunaan NAMA Perkumpulan yang telah terdaftar sebagai NAMA MEREK PERKUMPULAN, akan tetapi NAMA Perkumpulan tersebut dipergunakan oleh pihak LAIN sebagai NAMA PERKUMPULAN oleh pihak LAIN, baik sebagian ataupun seluruhnya (terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya),

KEWENANGAN memeriksa, memutus dan mengadili SENGKETA PENGGUNAAN NAMA PERKUMPULAN sebagai MEREK TERDAFTAR oleh pihak LAIN TANPA HAK / IZIN dari Pemilik Merek terdaftar atau terdapat PERSAMAAN pada POKOKnya dengan NAMA PERKUMPULAN yang bersangkutan sebagai merek terdaftar tersebut berdasarkan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Jo. Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 adalah KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA sebagai PENGADILAN KHUSUS yang terdapat dalam Badan Peradilan UMUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU 48/2009 dan Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 5 UU Peradilan Umum.

Lebih lanjut Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum semula diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan108 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,109 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
 Tentang
 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 110 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa niaga yang diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Semula kompetensi absolut (objek perkara) dari pengadilan niaga adalah 108Indonesia,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, Perpuu No. 1 Tahun 1998, LN Republik Indonesia Tahun 1998 No. 87, TLN No. 3761, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Perpuu Kepailitan,” atau “Perpuu No. 1 Tahun 1998,”atau “Perpuu 1/1998.” Indonesia,

Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, Undangundang No. 4 Tahun 1998, LN Republik Indonesia No. 135 Tahun 1998, TLN No. 3778, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Kepailitan,” atau “UU Kepailitan,” atau “UU No. 4 Tahun 1998,” atau “UU 4/1998.” Lihat pasal 280 juncto Pasal 1 UU Kepailitan. Indonesia, Undang-Undang Tentang
 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” atau “UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” atau “UU Kepailitan dan PKPU,” atau “UU Nomor 37 Tahun 2004,” atau “UU No. 37 Tahun 2004,” atau “UU 37/2004.” Berdasarkan Pasal 308 UU 37/2004, UU 37/2004 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober 2004.

Perkara permohonan pernyataan pailit, perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan perkara lain yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU antara lain Actio Pauliana, Penggantian Kurator, dan lain-lain yang diatur dalam UU Kepailitan maupun diatur dan ditetapkan kemudian dalam UU 37/2004.

Selanjutnya terjadi dinamika perkembangan kewenangan absolut (kompetensi absolut) pengadilan niaga, telah diperluas selain yang diatur dalam UU Kepailitan, juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain dibidang perkaraperkara hak kekayaan intelektual (hki) yaitu perkara Desain Industri yang diatur berdasarkan dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,

Perkara Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur berdasarkan dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak 111Lihat Pasal 280 ayat (1), Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 67 B ayat (1) UU Kepailitan (UU 4/1998). Lihat juga Selamat Lumban Gaol, “Kepailitan Terhadap Bank (Suatu Tinjauan Hukum Atas Putusan Pengadilan Mengenai Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank),” Tesis, Non Publikasi, (Depok: Program Magister Kenotariatan FHUI, 2004), hlm. 44. Indonesia, Undang-Undang Tentang Desain Industri, UU Nomor 31 Tahun 2000,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Desain Industri,” atau “UU Desain Industri,” atau “UU DI,” atau “UU Nomor 31 Tahun 2000,” atau “UU No. 31 Tahun 2000,” atau “UU 31/2000.” Berdasarkan Pasal 57 UU 31/2000, UU 31/2000 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Desember 2000. UU 31/2000 Pasal 38 ayat (1), Pasal 46, Pasal 49 sampai dengan Pasal 52. Sirkuit Terpadu,113 perkara Paten yang diatur berdasarkan dan dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten114 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten,115 perkara 113Indonesia, Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 32 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,” atau “UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,” atau “UU DTLST,” atau “UU Nomor 32 Tahun 2000,” atau “UU No. 32 Tahun 2000,” atau “UU 32/2000.” Berdasarkan Pasal 43 UU 32/2000, UU 32/2000 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Desember 2000. UU 32/2000 Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 38. 114Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten, UU Nomor 14 Tahun 2001,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Paten,” atau “UU Paten,” atau “UU Nomor 14 Tahun 2002,” atau “UU No. 14 Tahun 2001,” atau “UU 14/2001.” Berdasarkan Pasal 139 UU 14/2001, UU 14/2001 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Agustus 2001. UU 14/2001 Pasal 91 ayat (2), Pasal 117 dan Pasal 125. 115Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten, UU Nomor 13 Tahun 2016,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Paten,” atau “UU Paten,” atau “UU Nomor 13 Tahun 2016,” atau “UU No. 13 Tahun 2016,” atau “UU 13/2016.” Berdasarkan Pasal 173 UU 13/2016, UU 13/2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Agustus 2016. UU 13/2016 Pasal 12 ayat (5), Pasal 70 Ayat (3), Pasal 72, Pasal 89, Pasal 103, Pasal 117, Pasal 132 Ayat (2), (3) dan (4), Pasal 138, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145 Ayat 124

Merek yang diatur berdasarkan dan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek116 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,117 dan perkara Hak Cipta yang diatur berdasarkan dan dalam UU Nomor 19 Tahun 20002 Tentang Hak Cipta,118 sebagaimana telah (2), Pasal 146, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 152, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158 ayat (3), (4) dan (5). 116Indonesia, Undang-undang Tentang Merek, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Merek,” atau “UU Merek,” atau “UU Nomor 15 Tahun 2001,” atau “UU No. 15 Tahun 2001,” atau “UU 15/2001.”

Berdasarkan Pasal 101 UU 15/2001, UU 15/2001 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Agustus 2001. UU 15/2001 Pasal 76 dan Pasal 86. 117Indonesia, Undang-undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis,” atau “UU Merek Dan Indikasi Geografis,” atau “UU Merek Dan IG,” atau “UU Nomor 20 Tahun 2016,” atau “UU No. 20 Tahun 2016,” atau “UU 20/2016.”

Berdasarkan Pasal 109 UU 20/2016, UU 20/2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 25 November 2016. UU 20/2016, Pasal 30 Ayat (3), Pasal 62 Ayat (8), Pasal 68 Ayat (6) dan (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 83 Ayat (2) dan (3), Pasal 84 Ayat (3), Pasal 85, Pasal 89, Pasal 94 sampai dengan Pasal 96, dan Pasal 97. 118Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Cipta, UU Nomor 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “Undang-Undang Hak Cipta,” atau “UU Hak Cipta,” atau “UU HC,” atau “UU Nomor 19 dicabut dan diganti dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,119 serta perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sedangkan apabila sengketa yang terjadi merupakan sengketa penggunaan NAMA PERKUMPULAN sebagai akibat adanya PERPECAHAN PERKUMPULAN (dualisme, sempalan) atau kepengurusan ganda, KEWENANGAN memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut ada pada Badan Peradilan UMUM yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat PERTAMA dalam memutus sengketa tersebut sebagai sengketa PERDATA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) UU 48/2009 Jo. Pasal 50 UU Peradilan Umum.

Manakala yang dipersengketakan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa pengesahan badan hukum perkumpulan, karena ada dan terdapat cacat hukum baik materiil dan formil serta Tahun 2002,” atau “UU No. 19 Tahun 2002,” atau “UU 19/2002.” Berdasarkan Pasal 78 UU 19/2002, UU 19/2002 ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan, diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Juli 2002, sehingga UU 19/2002 ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juli 2003. UU 19/2002, Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 sampai dengan Pasal 61, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70. 119Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “UU Nomor 28 Tahun 2014,” atau “UU No. 28 Tahun 2014,” atau “UU 28/2014.” Berdasarkan Pasal 126 UU 28/2014, UU 28/2014 ini mulai berlaku pada saat diundangkan, diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Oktober 2016. UU 28/2014, Pasal 95 ayat (1), Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99 sampai dengan Pasal 101, Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam rangkaian proses dan atau prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksudkan tersebut, Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut ada pada Badan Peradilan TUN yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat PERTAMA dalam memutus sengketa tersebut sebagai sengketa TUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangUndangan sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) UU 48/2009 Jis.

Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, dengan berpatokan pada 2 (dua) hal yaitu BUKTI PESAN NAMA, dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan III. Penutup A. Kesimpulan Setelah menguraikan, mengkaji dan menganalisis pemakaian nama badan hukum berupa perkumpulan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama keabsahan pemakaian nama badan hukum perkumpulan hanya sah untuk satu badan hukum perkumpulan yang SAH saja, oleh perkumpulan yang bersangkutan. Kedua Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya adalah Pengadilan Niaga.

Karena Makna atau pengertian atau kriteria NAMA yang mempunyai PERSAMAAN pada POKOKnya atau KESELURUHAN dengan NAMA PERKUMPULAN LAIN dalam Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c dan Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas tersebut tidak jelas, sehingga harus menggunakan konsepsi PERSAMAAN pada POKOKnya atau KESELURUHAN yang diatur dalam UU Merek dan IG yang penyelesaiannya termasuk kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, terlebih lagi misalnya NAMA badan hukum Perkumpulan telah didaftarkan sebagai merek / logo perkumpulan dimaksud pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham R.I.

Apabila NAMA badan hukum Perkumpulan disengketakan tersebut belum didaftarkan sebagai merek / logo perkumpulan dimaksud kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham R.I., maka hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut sebagai peradilan tingkat PERTAMA sebagai sengketa PERDATA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) UU 48/2009 Jo. Pasal 50 UU Peradilan Umum, atas dasar dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan konsep first in use (pemakai pertama) atau pemakai/pengguna nama perkumpulan yang pertama kali.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, dapat direkomendasikan sebagai berikut: Pertama perlu adanya pengaturan badan hukum atau perkumpulan dalam suatu Undang-Undang tersendiri baik dalam bentuk Undang-Undang Badan Hukum ataupun Undang-Undang Badan Hukum Perkumpulan.

Perlu ada penegasan pengaturan dan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya  sengketa pemakaian nama badan hukum perkumpulan secara tidak sah atau nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya. Jasa Pembuatan Perkumpulan

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *